Jakarta – 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf telah dibebaskan pada awal bulan ini. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ke sepuluh WNI itu bebas tanpa tebusan. Namun, tak sedikit yang mengatakan mereka bebas lantaran uang tebusan telah dibayarkan.
Menyikapi hal ini, pengamat intelijen Ridlwan Habib mengatakan bahwa orang lapangan lah yang lebih mengetahui. Karena kondisi di lapangan itu bersifat dinamis, setiap hari bahkan setiap jam berubah skenarionya. Tidak bisa dijelaskan secara detail.
“Kalau kemudian ini dibuka, akan dipelajari kelompok-kelompok serupa,” ujarnya kepada Kiblat.net, Senin (02/05).
Ridlwan menegaskan pada dasarnya negara tetap berpedoman pada prinsip no ransom policy, dimana tidak boleh membayar uang tebusan.
“Jadi keberhasilan ini multi plot ya, meskipun ada juga faktor untung-untungan,” kata dia.
Mantan wartawan Jawa Pos yang pernah meliput konflik Kerajaan Sulu itu mengungkapkan pada bulan Mei ini akan diadakan pemilu distrik. Jika terjadi kasus yang merugikan nama baik gubernur setempat, itu tidak baik. Maka dari itu gubernur lah yang memiliki daya tekan ke kelompok-kelompok penculik tersebut.
Faktor pendukung lain yang ia katakan adalah hubungan baik Indonesia dengan kombatan atau mantan kombatan yang pernah ke sana.
“Jadi posisinya sangat akrab secara geo politik, ada kedekatan,” ujarnya.
“Dibandingkan Kanada misalnya. Kanada kan tidak ada koneksi yang bagus dengan Filipina,” imbuhnya.
Selain itu, peran faksi-faksi pembebasan Moro juga mendasar. Dalam hal ini misalnya kelompok MNLF atau MILF yang tidak ikut campur atau memperkeruh suasana. Sehingga dapat berjalan dengan baik.
“Saya kira kita juga harus berterima kasih kepada pimpinan mereka,” pungkasnya.
Sumber : Kiblat.net
Tidak ada komentar:
Posting Komentar